Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang diadopsi oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, menyediakan cetak biru bersama untuk perdamaian dan kesejahteraan bagi manusia dan planet ini, sekarang dan di masa depan. Di jantungnya terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), yang merupakan seruan mendesak untuk tindakan oleh semua negara—baik negara maju maupun berkembang—dalam kemitraan global. SDGs mengakui bahwa mengakhiri kemiskinan dan deprivasi lainnya harus dilakukan bersamaan dengan strategi untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi ketimpangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi—sambil mengatasi perubahan iklim dan berupaya melestarikan lautan serta hutan.

SDGs dibangun berdasarkan kerja selama beberapa dekade oleh negara-negara dan PBB, termasuk Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB.

Pada bulan Juni 1992, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro, Brasil, lebih dari 178 negara mengadopsi Agenda 21, sebuah rencana aksi komprehensif untuk membangun kemitraan global dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kehidupan manusia dan melindungi lingkungan.

Pada September 2000, Negara-Negara Anggota secara bulat mengadopsi Deklarasi Milenium dalam KTT Milenium di Markas Besar PBB di New York. KTT ini menghasilkan delapan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem pada tahun 2015.

Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Rencana Implementasi yang diadopsi dalam KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan di Afrika Selatan pada tahun 2002 menegaskan kembali komitmen komunitas global terhadap pengentasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan. Dokumen ini membangun Agenda 21 dan Deklarasi Milenium dengan lebih menekankan pada kemitraan multilateral.

Pada Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) di Rio de Janeiro, Brasil, pada Juni 2012, Negara-Negara Anggota mengadopsi dokumen hasil berjudul The Future We Want, di mana mereka memutuskan, antara lain, untuk meluncurkan proses pengembangan serangkaian SDGs yang akan dibangun berdasarkan MDGs dan membentuk Forum Politik Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan. Hasil Rio+20 juga mencakup langkah-langkah lain untuk implementasi pembangunan berkelanjutan, termasuk mandat untuk program kerja masa depan dalam pembiayaan pembangunan, negara-negara berkembang kepulauan kecil, dan lainnya.

Pada tahun 2013, Majelis Umum membentuk Kelompok Kerja Terbuka beranggotakan 30 orang untuk mengembangkan proposal SDGs.

Pada Januari 2015, Majelis Umum memulai proses negosiasi mengenai agenda pembangunan pasca-2015. Proses ini mencapai puncaknya dengan diadopsinya Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang memiliki 17 SDGs sebagai inti, dalam KTT PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan pada September 2015.

Tahun 2015 menjadi tahun bersejarah bagi multilateralisme dan pembentukan kebijakan internasional dengan diadopsinya beberapa perjanjian utama:

• Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Maret 2015)
• Agenda Aksi Addis Ababa tentang Pembiayaan Pembangunan (Juli 2015)
• Transforming our world: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan 17 SDGs yang diadopsi dalam KTT PBB di New York (September 2015)
• Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim (Desember 2015)

Saat ini, Forum Politik Tingkat Tinggi tahunan tentang Pembangunan Berkelanjutan menjadi platform utama PBB untuk meninjau dan menindaklanjuti implementasi SDGs.

Divisi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (DSDG) di Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UNDESA) memberikan dukungan substantif dan penguatan kapasitas untuk SDGs serta isu-isu tematik terkait, termasuk air, energi, iklim, lautan, urbanisasi, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, Laporan Pembangunan Berkelanjutan Global (GSDR), kemitraan, serta Negara-Negara Berkembang Kepulauan Kecil. DSDG berperan penting dalam evaluasi pelaksanaan sistem PBB terhadap Agenda 2030, serta dalam kegiatan advokasi dan penyebarluasan informasi terkait SDGs. Agar Agenda 2030 menjadi kenyataan, kepemilikan luas atas SDGs harus diterjemahkan ke dalam komitmen kuat oleh semua pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan tujuan global ini. DSDG berupaya memfasilitasi keterlibatan ini.